bnsp

Viralnya kasus tidak membayar lembur ini merupakan sebuah fenomena menarik dalam aspek pengupahan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Bagian HRD dalam merespon kejadian seperti itu. Bagaimana Manager, Supervisor, dan Staff HRD bertindak untuk dalam menyelesaikan kasus tersebut. Tentunya, tidak cukup hanya dengan menghitung ulang waktu lembur dan menghitung upah lembur.

Pada beberapa pasal, ketentuan dalam Perppu Cipta Kerja menimbulkan gejolak, bahkan sampai terjadi mogok kerja yang merugikan baik bagi perusahaan dan pekerja. Ketentuan ini, misalnya dalam hal ketentuan pesangon, upah lembur, menentukan upah minimum sampai denda bagi perusahaan yang telat membayar upah pekerja.

Peran Supervisor HRD adalah untuk melaksanakan kegiatan pengupahan, sedangkan seorang Staff HRD berperan sebagai pendukung fungsi pengupahan di perusahaan.

Staff HRD atau Supervisor HRD harus mampu menerapkan administrasi pengupahan dengan cermat. Sistem pengelolaan administrasi pengupahan di perusahaan pada dasarnya mempunyai lingkup mengumpulkan data kehadiran pekerja, perhitungan upah, pembayaran upah, pemeliharaan data pekerja, sampai kepatuhan pada peraturan dan perundangan terkait. Ruang lingkup pengelolaan pengupahan termasuk mengenal ketentuan upah lembur, menentukan Tunjangan Hari Raya (THR), upah