Viralnya kasus tidak membayar lembur ini merupakan sebuah fenomena menarik dalam aspek pengupahan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Bagian HRD dalam merespon kejadian seperti itu. Bagaimana Manager, Supervisor, dan Staff HRD bertindak untuk dalam menyelesaikan kasus tersebut. Tentunya, tidak cukup hanya dengan menghitung ulang waktu lembur dan menghitung upah lembur.
Kasus Viral Administrasi Pengupahan Read More »
Pada beberapa pasal, ketentuan dalam Perppu Cipta Kerja menimbulkan gejolak, bahkan sampai terjadi mogok kerja yang merugikan baik bagi perusahaan dan pekerja. Ketentuan ini, misalnya dalam hal ketentuan pesangon, upah lembur, menentukan upah minimum sampai denda bagi perusahaan yang telat membayar upah pekerja.
Kontroversi Ketentuan Pengupahan Pada Perppu Cipta Kerja Read More »
Peran Supervisor HRD adalah untuk melaksanakan kegiatan pengupahan, sedangkan seorang Staff HRD berperan sebagai pendukung fungsi pengupahan di perusahaan.
Pentingnya Kompetensi Administrasi Pengupahan Read More »
Staff HRD atau Supervisor HRD harus mampu menerapkan administrasi pengupahan dengan cermat. Sistem pengelolaan administrasi pengupahan di perusahaan pada dasarnya mempunyai lingkup mengumpulkan data kehadiran pekerja, perhitungan upah, pembayaran upah, pemeliharaan data pekerja, sampai kepatuhan pada peraturan dan perundangan terkait. Ruang lingkup pengelolaan pengupahan termasuk mengenal ketentuan upah lembur, menentukan Tunjangan Hari Raya (THR), upah
Cermat Menerapkan Administrasi Pengupahan Read More »
Berdasarkan lingkup fungsinya jabatan Staff HRD adalah sebagai pendukung fungsi MSDM. Peran kerja seorang Staff HRD yaitu untuk melaksanakan fungsi klerikal dan administrasi jaminan sosial sesuai dengan instruksi kerja yang berlaku di perusahaan. Sedangkan Supervisor HRD mempunyai peran kerja dalam melaksanakan aktivitas MSDM sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku di perusahaan dalam hal ini meliputi lingkup fungsi melakukan administrasi jaminan sosial.
Pengelolaan administrasi jaminan sosial BPJS tidak akan efektif, bahkan cenderung meningkatkan potensi masalah apabila dikelola oleh seseorang yang belum kompeten.
Menelisik Kompetensi Melakukan Administrasi Jaminan Sosial Read More »
Kompetensi melakukan administrasi penerapan kebijakan MSDM merupakan kompetensi pilihan bagi jenjang jabatan Staff HRD, dan Supervisor HRD. Kedua jenjang jabatan tersebut harus menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan administrasi penerapan kebijakan MSDM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Melakukan Administrasi Penerapan Kebijakan MSDM Read More »
Perusahaan memerlukan Staff HRD atau Supervisor HRD yang kompeten, yaitu seseorang yang mempunyai pengetahuan, keterampilan, bahkan sikap kerja dalam mengelola administrasi MSDM.
Mengungkap Kompetensi Penting Staff HRD dan Supervisor HRD Read More »
Kirim Email anda untuk mendapatkan info terbaru mengenai kelas kami
Copyright ©facilitatortocompetentid | 2022
